Resume Dialog Administrasi "e-Readiness dalam Penerapan e-Government"

E-Government merupakan bentuk inovasi dari pemerintah dalam pemeriaan pelyanan kepada publik, partisipasi dan tata kelola pemerintahan melalui hubungan eksternal dan internal dengan menggunakan teknologi informasi khususnya internet (UNDESA, 2018).

Dalam e-Government Development Index (EDGI) menyajikan keadaan pengembangan e-Government dari negara anggota PBB. Tiga dimensi penting e-Government dalam EDGI yaitu:

1. Indeks pelayanan online atau online service index (OSI),

2. Indeks infrastruktur telekomunikasi atau telecommunication infastructure index (TII)

3. Indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI)

e-Readiness merupakan kondisi kesiapan suatunegara untuk mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh TIK pada umumnya yaitu dalamhal kebijakan dan infastrukturnya. Hasil penilaian e-Readiness bukan hanyamenunjukkan kesiapan suatu komunitas namundapat membantu untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi penerapan e-Government maupun sebagai bukti dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan tingkat kemampuan organisasi maupun kebutuhan Masyarakat.

Dampak e-Readiness terhadap Implementasi e-Government

Kesiapan pemerintah dalam penerapan e-government sangat penting dilakukan dan perlu ditekankan bahwa kesiapan organisasi publik atau pemerintah di suatu negara merupakan hal yang penting dan merupakan bagian integral dari kesiapan elektronik di negara tersebut. Tanpa kesiapan yang memadai, penerapan kebijakan e-government tidak akan optimal, karena bagaimanapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan e-government banyak dan beragam.

Government e-Readiness dan Citizen e-Readiness

e-Readiness merupakan kondisi terkait dengan keberhasilan pengembangan e-Government maupun kesiapan stakeholders. Terdapat stake holders yang berkaitan dengan implementasi e-Government yakni pemerintah sebagai penyedia dan masyarakat maupun pengguna. e-Readiness mempengaruhi capaian dalam tahapan e-Government. Keberhasilan pemerintah untuk mencapai tahap e-Government pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh e-Readiness pemerintah maupun masyarakat pengguna.

Realita e-Readiness

1. Aplikasi /situs milik pemerintah tidak dimaintenance

2. Terlalu banyak aplikasi milik pemerintah