DIALEKTIKA KRITIS ''RAPOR MERAH: 1,6 TAHUN KEPEMIMPINAN PRABOWO''
“Rapor Merah:1,6 Tahun Kepemimpinan Prabowo” (Tekanan Ekonomi dan Tantangan Tata Kelola: Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rakyat”
Dialektika Kritis dengan tema “Rapor Merah: 1,6 Tahun Kepemimpinan Prabowo (Tekanan Ekonomi dan Tantangan Tata Kelola: Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rakyat)” menjadi ruang untuk melihat kembali kebijakan pemerintahan Prabowo dari berbagai sudut pandang. Diskusi tidak hanya melihat keberhasilan melalui angka, tetapi juga mencoba memahami bagaimana kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan diawali dengan kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian. Masyarakat menghadapi sulitnya lapangan kerja, meningkatnya biaya kebutuhan dasar terutama pangan dan energi, serta kenaikan pajak yang dinilai belum sebanding dengan pendapatan masyarakat. Tekanan tersebut juga dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk konflik internasional yang berdampak terhadap kebutuhan energi. Perbedaan kondisi antarwilayah turut menjadi persoalan. Masyarakat di daerah seperti NTT, misalnya, memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan Sulawesi, tetapi tetap menghadapi tingginya harga energi. Dalam diskusi bahkan dicontohkan harga BBM yang dalam kondisi tertentu dapat mencapai Rp25.000/liter. Hal ini menunjukkan bahwa angka ekonomi secara nasional belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat di setiap daerah. Persoalan serupa terlihat di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir memiliki akses terhadap kekayaan alam yang besar dan bahkan dapat membudidayakan serta mengekspor hasil laut ke luar negeri, tetapi kekayaan sumber daya tersebut belum selalu berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat. Kondisi ini kemudian dikaitkan dengan konsep defisit governance, yaitu persoalan dalam tata kelola urusan publik, termasuk bagaimana negara mengelola sumber daya dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu kebijakan yang menjadi pembahasan utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu dari 5 pilar utama program Prabowo, dengan anggaran sekitar Rp335 triliun dan sasaran manfaat mencapai 85 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Namun, dalam diskusi muncul perbedaan antara target tersebut dengan data yang menunjukkan sekitar 53 juta anak sekolah yang telah menerima MBG. Karena itu, keberhasilan MBG perlu dilihat bukan hanya dari besarnya anggaran atau jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas, ketepatan sasaran, keamanan makanan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Peserta juga menyoroti berbagai laporan kasus keracunan dan mempertanyakan apakah penerapan program yang seragam sudah sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Di sisi lain, MBG tetap memiliki dampak positif, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa dari keluarga kurang mampu dan membuka lapangan kerja melalui rantai pasoknya. Data yang dibahas menunjukkan sekitar 21.102 SPPG telah berdiri dan program MBG disebut telah menyerap sekitar 887.000 tenaga kerja secara nasional. Artinya, program ini memiliki manfaat yang perlu diakui, tetapi tetap membutuhkan evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat dan aman.
Selain MBG, Sekolah Rakyat dinilai memiliki tujuan yang baik untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan jangkauan. Di Makassar, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah yang bekerja sebagai pengamen dan pemulung. Peserta juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan dari sisi program, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, Koperasi Desa (Kopdes) dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak tumpang tindih dengan usaha masyarakat yang sudah ada, seperti UMKM, toko kelontong, dan usaha lokal lainnya. Persoalan lahan juga menjadi perhatian karena banyak desa tidak memiliki lahan luas, sementara pembelian lahan membutuhkan anggaran yang besar. Kebijakan tersebut karena itu perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa.
Diskusi juga membahas efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Salah satu contoh yang muncul adalah layanan terapi bagi anak autis yang sebelumnya dapat diperoleh secara gratis, tetapi menjadi berbayar setelah adanya efisiensi anggaran. Contoh ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil dikurangi, tetapi juga perlu melihat pelayanan apa yang terdampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat.
Dari sisi capaian, terdapat pula indikator yang menunjukkan kondisi positif. Kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program lapangan yang dibuat Presiden disebut mencapai 75%. Namun, angka tersebut terlihat berbeda dengan sentimen yang banyak muncul di media sosial. Hal ini menjadi pengingat bahwa capaian statistik dan pengalaman masyarakat perlu dibaca secara bersamaan. Angka dapat menunjukkan kondisi secara umum, sedangkan cerita di lapangan membantu melihat persoalan secara lebih mendalam.
Dari hasil FGD, peserta menekankan bahwa persoalan kebijakan tidak selalu terletak pada programnya, tetapi pada tata kelola pelaksanaannya. Koordinasi antarinstansi, kualitas SDM, pengelolaan anggaran, pengawasan, komunikasi pemerintah, serta keterlibatan masyarakat sangat menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar menghasilkan manfaat. Program yang sama juga belum tentu memberikan hasil yang sama di setiap daerah karena kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu memperhatikan pemerataan manfaat, kesesuaian dengan kebutuhan daerah, dan keberlanjutan program. Pembangunan di daerah seperti Papua, misalnya, tidak cukup hanya menyediakan lahan atau proyek, tetapi juga membutuhkan edukasi, pendampingan, serta keterlibatan masyarakat lokal agar program dapat berjalan sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, peserta menilai 1,6 tahun kepemimpinan Prabowo lebih tepat disebut sebagai “rapor kuning dengan catatan evaluasi serius” daripada langsung sebagai rapor merah. Pemerintah memiliki sejumlah capaian yang patut diapresiasi, tetapi masih terdapat persoalan dalam tekanan ekonomi, ketepatan sasaran, pemerataan, efisiensi anggaran, serta tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah program, atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, memperbaiki pelayanan publik, dan memberikan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan.