-->

Kota dan Pembangunan di Indonesia


 

KOTA DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

 

            Peran kota sebagai aktivitas utama ekonomi dewasa ini, menjadi daya tarik mengapa pertumbuhan kota perlu diperhatikan. Kota mempunyai aktivitas ekonomi yang mendominasi aktivitas perekonomian suatu negara. Perkembangan kota sejak awal abad ke-20 ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kompleksitas elemen dan permasalahan perkotaan yang muncul. Kota tidak sesederhana pada waktu dulu lagi. Kompleksitas dalam berbagai bidang memerlukan metode dan pisau analisa yang bisa menelusuri dan mengungkapkan bagian-bagian atau strukturnya hingga pada yang terkecil. Kota merupakan sebuah objek kajian yang kompleks dan banyak ditinjau dari beberapa sudut pandang aspek. Namun secara umum, kota dapat dipetakan menjadi aspek sosial dan aspek spasial, yang dimana aspek sosial berarti kota dapat ditinjau dari kegiatan domestik, agama, politik, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategorikal antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota. Sementara dalam aspek spasial, kota ditinjau dari tata ruang perkotaan yang melingkupi bentuk fisik bangunan, lingkungan, pemukiman penduduk, dan infrastruktur.

Menurut Louis Wirth, kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Dilihat dari tingkat populasi, kota mempunyai tingkat populasi yang besar dan cenderung meningkat pesat dari waktu ke waktu. Tak bisa dipungkiri, kota memiliki daya tarik yang kuat yang memicu masyarakat di luar area kota berdatangan ke kota karena bukan tanpa alasan kota memberikan kemudahan bagi proses produksi barang dan jasa serta aktivitas perekonomian lainnya. Kota menyediakan variasi barang dan jasa bagi penduduknya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kota. Terlepas dari kebutuhan masyarakat yang majemuk, kota seakan menjadi solusi atas hal tersebut. Kebutuhan akan bahan pangan tersedia di beberapa pasar tradisional yang didistribusikan dari aktivitas di pedesaan yang notabenenya merupakan hasil tani. Bahan-bahan sekunder atau penopang lainnya tersedia di berbagai pertokoan. Selain itu, masyarakat disediakan oleh pelbagai tawaran jasa yang dapat menunjang aktivitasnya, baik jasa transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Sejak di masa awal kemerdekaannya, Indonesia mengalami proses urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut meningkat terutama sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia memulai program pembangunan nasionalnya secara lebih terstruktur. Indonesia tercatat baru memiliki 15,5 juta penduduk perkotaan (15,9%) dari 97,09 juta penduduk total menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 1961, sensus penduduk nasional pertama di masa kemerdekaan Indonesia (BPS, 1961). Penduduk perkotaan Indonesia meningkat lebih dari lima kali lipat dalam empat puluh tahun menjadi 85,2 juta jiwa di akhir abad ke-20, dengan proporsi sekitar 41,9% dari seluruh total penduduk yang ada. Hasil sensus penduduk terakhir di tahun 2010 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan Indonesia meningkat menjadi 118,32 juta jiwa dengan proporsi yang mencapai 49,8% dari penduduk totalnya. Hasil sensus terakhir ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah memiliki lebih dari 100 juta jiwa penduduk perkotaan bersama beberapa negara lain, seperti China, India, Amerika Serikat, Brazil, Jepang dan Rusia

            Di Indonesia, terdapat perkembangan jumlah kota (daerah kota) antara tahun 2000 hingga 2015. Jumlah daerah kota tersebut berkembang dari 63 kota di tahun 2000 menjadi 94 kota di tahun 2015. Pertambahan jumlah kota tersebut diakibatkan oleh adanya pembentukan kota (daerah-daerah kota) baru. Pembentukan kota baru ini merupakan hasil dari proses administrasi dan politik, yang juga merupakan bagian dari proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Oleh karena itu, proses penambahan kota jauh lebih banyak terjadi pada masa pasca tahun 2000, yang merupakan tahun awal mulai dilaksanakannya sistem baru dalam desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia. Di masa era baru desentralisasi dan demokratisasi Indonesia, proses pembentukan daerah kota maupun kabupaten baru dikenal dengan sebutan “pemekaran daerah”.

Dalam hal pertumbuhan produktivitas dan kualitas hidup kota dipengaruhi oleh karakteristik dasar kota, yaitu pengaruh kepadatan, aglomerasi ekonomi, human capital, dan peran pemerintah. Representasi kota sebagai penyangga stabilitas kesejahteraan masyarakat sebaiknya tak luput dari pandangan pemerintah dalam menyoal setiap aspek perkotaan, salah satunya aspek mengenai pembangunan. Diskursus mengenai pembangunan merupakan hal yang sifatnya fundamental bagi suatu negara. Peran negara sangatlah vital dalam setiap aktivitas pembangunan. Di samping negara memiliki kewajiban dalam membangun daerahnya, negara (dalam hal ini pemerintah) juga memiliki power dalam mengelola pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu, pembangunan menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau tidak.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yg ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Dengan adanya pembangunan di suatu negara, maka akan tercipta sebuah perkembangan dalam beberapa aspek dalam mencapai suatu negara yang ideal. Pembangunan merupakan proses yang dimana pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending). Pembangunan juga mengarah pada modernitas suatu negara yang artinya adanya suatu perubahan suatu hal multidimensional ke arah yang lebih baik dan menggantikan hal yang telah ada dan dianggap sudah “kuno”. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.

            Selain itu, bagian integral dari pembangunan nasional yaitu pembangunan regional merupakan aktivitas yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tetapi juga untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah maju sehingga tercapai konvergensi antar wilayah. Sehubungan dengan situasi di Indonesia, topik konvergensi merupakan isu yang relevan untuk dikaji karena salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemerataan pembangunan. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama tahun 2012 memang cukup tinggi sebagaimana dipublikasikan BPS pada awal tahun 2013. Perekonomian tumbuh sebesar 6,23 persen dibandingkan tahun 2011. Tetapi, tingginya pertumbuhan ternyata tidak menjamin peningkatan kesejahteraan yang dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah. Hal tersebut didasarkan pada data yang dipublikasikan BPS melalui berita resmi statistik bulan Februari 2013 dimana struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2012 masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,63 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,77 persen, Pulau Kalimantan 9,30 persen, Pulau Sulawesi persen dan sisanya 4,57 persen di provinsi-provinsi lainnya.

Perbedaan dalam hal pertumbuhan ekonomi tersebut otomatis membuat adanya perbedaan dalam hal pembangunan. Tak bisa dipungkiri pembangunan di Indonesia juga masih terdapat patronasi yang berakibat adanya diferensiasi dan kesenjangan antar-daerah, yakni pembangunan dikuasai Pulau Jawa yang lazim disebut dengan istilah Jawa-sentris. Selain berdasar pada data statistik, contoh konkret yang dapat dilihat yaitu kota-kota yang ada di Pulau Jawa lebih maju dalam hal pembangunan fisik. Salah satu alasan kuat mengapa hal tersebut terjadi yaitu proses urbanisasi terjadi secara tidak merata. Hasil Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) tahun 2015 memperlihatkan bahwa Pulau Jawa, pulau besar terkecil yang hanya sekitar 7% dari seluruh daratan Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 145,01 juta penduduk yang merepresentasi 56,8% penduduk Indonesia, Termasuk di dalamnya adalah 90,83 juta penduduk perkotaan, yang berarti sekitar 66,97% penduduk perkotaan Indonesia. Aktivitas urbanisasi yang terjadi menyebabkan populasi di Pulau Jawa khususnya di daerah perkotaan membludak dan konsekuensinya yaitu bertambahnya pemukiman penduduk. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan Pulau Jawa merupakan kawasan pulau yang memiliki populasi penduduk yang terbesar sejak ratusan tahun lalu, apabila dibandingkan dengan pulau-pulau atau kawasan-kawasan lainnya di Indonesia.

            Kecenderungan terjadinya kesenjangan di negara berkembang, menurut Simon Kuznets disebabkan adanya perbedaan endowmen dan mobilitas faktor produksi antar daerah yang kurang lancar. Kesenjangan akan semakin berkurang dengan adanya perbaikan mobilitas faktor produksi yang terkait erat dengan infrastruktur transportasi. Sejak krisis 1997/1998, pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya infrastruktur transportasi memang mengalami penurunan karena pemerintah diharuskan untuk melakukan pengetatan anggaran pembangunan selama pemulihan krisis. Mutu infrastruktur Indonesia menduduki peringkat terendah di kawasan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta investasi asing.

            Kota dan pembangunan sangat erat kaitannya, terlepas dari esensi pembangunan itu sendiri yang memang merongrong segala aktivitas negara yang multidimesi ke arah lebih progresif dan modern. Namun kota memiliki “privilese” tersendiri dalam ruang lingkup pembangunan, di mana pembangunan sektor perkotaan berdampak pada citra suatu negara. Baik itu dalam aspek sosial maupun aspek spasialnya. Khususnya pada aspek spasial, pembangunan tata ruang perkotaan yang sifatnya fisik menjadikan area kota tampak lebih maju, teratur, indah, dan tentu saja bersifat pragmatis bagi setiap makhluk hidup di dalamnya salah satunya masyarakat.



Daftar Pustaka

Fadjar Hari Mardiansjah, Paramita Rahayu. 2019. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota-kota di Indonesia: Suatu Perbandingan Antar-Kawasan Makro Indonesia. Jurnal Pengembangan Kota. 7(1): 91-110.

Imam Mulatip, Bambang PS Brodjonegoro. 2004. Determinan Pertumbuhan Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 5(1): 61-82.

Malik Al Karim, Galih Jati Utomo, Bella Fauziah. 2019. Analisis Perkembangan Urban Sprawl dari Aspek Nilai Tambah, Kualitas Hidup, dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus DKI Jakarta dan Daerah Penyangganya. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 

Anisa Fahmi, Nuzul Achjar. 2015. Pengaruh Infrastruktur dan Keterkaitan Spasial Terhadap Konvergensi Beta di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 13(1): 87-105.

 

Ilham Daeng Makkelo. 2017. Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences. 12(2): 83-101.